October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
October 23, 2020

PBSI versus the Palace?

6 min read

Who will prevail? Moeldoko or Agung Firman?

The heat is on in the chase for the presidency of the All-Indonesia Badminton Association (PBSI). With the current president Wiranto’s term ending next month, a number of names are being bandied for the hot-seat.

Sources say that the Palace wants the President’s Chief of Staff, Moeldoko to take over the mantle from Wiranto. In line with this a number of former badminton players from the Djarum Badminton Club met the former Armed Forces General earlier this month to get his consent to stand for the elections.

It is also learnt that the Palace had also barred the Chief of Indonesian National Police Idham Aziz from putting his name in the hat, despite his known passion for the sport.

Questions are being raised on the role of Djarum in wanting to get involved in the Palace’s narrative. While Djarum have contributed immensely to Indonesian badminton thorugh its club and also through sponsorship, the PBSI should not be seen as a Djarum “property”

Hence, there has been calls from various quarters that the PBSI to release itself from Djarum’s “shackles”. The critics feel that the PBSI must be more independent and return back to a self-reliant era that it enjoyed before the presidency of Gita Wirjawan.

Among the sharpest critics heading the call for change is Alex Tirta, the Chair of the Jakarta Province.

Alex claims that 26 of the 34 provinces affiliated to the PBSI were supporting the nomination of the head of the Indonesian Audit Board (BPK) Agung Firman Sampurna as the PBSI president for the 2020-2024 term.

Alex pointed out that as per the regulations and in line with the AD/ART guidelines, the PBSI chair is elected by the provincial delegates.

“This is the essence of the organisation since the beginning,” he added.

He said the provincial units see the need for a strong leadership to continue the work done by Wiranto including the increased high performance, the eradication of age-group violations, internal management upgrading, young players inclusion and fairness in selection of national players.

“We see the synergy if the baton is passed on from Wiranto to Agung Firman. We already have the written confirmation from 26 of the 34 province supporting the nomination,” said Alex.

He added that the provincial units believe that AGung Firman would be able to bring aboard better financial stability to PBSI. The group also believe that as the head of the Audit Board, Agung Firman would also be able to bring more transparency to the PBSI finance.

“As it is now, PBSI still have financial problems as we are unable to attract new sponsors. We hope that with a new leadership, the PBSI can attract sponsors from various industries to come aboard.  This will certainly motivate and energise badminton in the districts, especially in districts that still lack facilities and the participation of younger players. The PBSI should look into more district level tournaments and assist in getting sponsorship partners to realise this,” said Alex.

But can the PBSI go up against the will of the Palace? Will Moeldoko now want to challenge Agung Firman? Will there be a contest for the first time for the PBSI presidency or will the new president be chosen by the traditional acclimation process?

Moeldoko would know better as he was at the receiving end when he contested for the All-Indonesia Football Association (PSSI) president’s post in 2016. He lost to Edy Rahmayadi after gaining only 23 votes compared to Rahmayadi’s 76.


The article is translated from Bahasa Indonesia. Read the original article below

PBSI vs Istana?

Bursa Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mulai memanas. Beberapa pihak mulai memunculkan nama yang akan digadang menjadi kandidat pengganti Wiranto yang masa jabatannya berakhir Oktober ini, alias memimpin PBSI hingga 2024 mendatang.

Menurut sumber yang didapat penulis, pihak Istana menginginkan Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko yang mengambil alih tongkat estafet dari Wiranto. Indikasinya sejumlah mantan atlet asal Klub Djarum sudah menghadap dan meminta kesediaan mantan panglima tersebut awal September lalu.

Bahkan kabarnya, Istana juga melarang Kapolri Idham Aziz ikut bersaing di bursa, meski yang bersangkutan dikenal mencintai bulutangkis.

Tapi, tentu saja, PBSI bukan ‘milik’ Djarum, meski kontribusinya sebagai klub dan perusahaan bagi bulutangkis Indonesia sangat besar.
Beberapa pihak justru ingin PBSI bisa ‘lepas’ dari Djarum atau istilah halusnya ‘mandiri’, seperti di era sebelum kepemimpinan Gita Wirjawan.

Kelompok ini tampaknya dimotori Ketua Harian PP PBSI yang juga Ketua Pengrov PBSI DKI Jakarta, Alex Tirta.

Alex mengklaim sebanyak 26 Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI dari 34 pengprov yang punya hak suara justru mendukung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Umum PBSI 2020-2024 menggantikan Wiranto.

Alex menjelaskan, sesuai aturan organisasi yang tertuang di AD/ART, ketua umum dipilih oleh pengprov. “Ini murni aturan organisasi yang sudah ada sejak dahulu,” katanya.

Menurutnya para pengurus pengprov mengaku membutuhkan sosok yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan Wiranto yang sudah membuahkan prestasi, menertibkan masalah pencurian umur dan membuat perbaikan di internal dalam pembibitan pemain muda, serta keadilan dalam persaingan untuk menjadi pemain nasional.

“Kami melihat ada kesinambungan jika tongkat kepemimpinan dari Pak Wiranto diteruskan kepada Pak Agung Firman. Sejauh ini sudah ada 26 dari 34 pengprov yang menyatakan dukungan secara tertulis,” ungkap Alex di Jakarta, Rabu (23/9).

Alex pun menambahkan pengprov sangat berharap Agung Firman bisa membawa PBSI mandiri secara keuangan. Sosoknya sebagai ketua BPK RI dianggap pas dalam membenahi keuangan PBSI.

“Saat ini PBSI masih ada masalah di sektor pendanaan karena kurangnya minat sponsor. Kami berharap agar PBSI ke depan dapat mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk ikut menjadi sponsor di PBSI. Hal ini untuk menggairahkan kegiatan bulu tangkis di daerah, terutama daerah yang masih tertinggal fasilitas dan pembibitan pemain mudanya. Ke depan PBSI butuh turnamen-turnamen di daerah, dan harus ada sponsor yang membantu mendanai pengprov dalam mewujudkannya,” katanya lagi.

Mampukah PBSI ‘melawan’ keinginan istana? Apakah Moeldoko akan bersaing dengan Agung Firman? Mungkinkah pemilihan Ketua Umum PBSI kali berlangsung dengan sistem voting alias melanggar tradisi aklamasi di PBSI selama ini?

Moeldoko sendiri punya pengalaman buruk saat bersaing di ajang pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2016 lalu. Ia kalah bersaing dari Edy Rahmayadi yang mendapat 76 suara, sementara dirinya hanya kebagian 23 suara dari 107 pemilik suara.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed